Medan — Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Sumatera Utara menggelar Dialog Publik bertajuk “Menolak Hancur, Memilih Tumbuh: Peran Mahasiswa dalam Menghadapi Pola Kehidupan agar Tidak Terjerat dengan Judol, Pinjol, dan Pegadaian Ilegal serta Membangun Generasi Bijak Finansial dan Digdaya”, Sabtu (25/10/2025) di Aula AP Jakarta, Jalan Doktor Mansyur, Medan.
Ahmad Rifaldi Siregar selaku Ketua PW Hima Persis Sumut menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa merupakan agen perubahan. Karena itu, katanya, generasi muda harus menjaga diri agar tidak terjerat dalam praktik judi online (judol), pinjaman online (pinjol), dan pegadaian ilegal.
“Judol, Pinjol, dan Pegadaian Ilegal ini bisa membuat mahasiswa dan pemuda Sumatera Utara hidup dalam ketidakstabilan, mengalami tekanan mental, dan akhirnya sulit berkembang. Maka dari itu, kami menggelar dialog ini sebagai langkah pencegahan agar kita tidak hanya menghindari, tetapi juga tidak terjerumus dalam praktik-praktik itu,” ujarnya.
Hadir sebagai Keynote Speaker, KH. Muhammad Nuh, MSP (Anggota DPD RI/MPR RI). Dalam pemaparannya, KH. M. Nuh menyoroti kecenderungan manusia untuk mencari jalan pintas.
“Manusia memang sering terburu-buru mencari jalan pintas. Menurut Profesor Djayadiningrat, dalam berbagai diskusi, kita menemukan budaya trabas yang melekat dalam diri manusia. Akibatnya, praktik seperti Judol, Pinjol, dan Pegadaian Ilegal mudah tumbuh subur dan menjebak kita,” papar Senator asal Sumut tersebut.
“Mudah-mudahan forum dialog ini menjadi sarana sosialisasi bagi kita semua. Sebenarnya, kebijakan negara sudah baik dengan melarang hal-hal tersebut, namun masih saja ada yang terjebak,” imbuhnya.
Tampil sebagai narasumber dalam Dialog Publik ini, Kasubdit III Ditreskrimsiber Polda Sumut AKBP Poltak Y.P. Simbolon, S.I.K., M.H, kemudian M. Fajrin Saragih dari OJK Sumut, serta Zamhuri Harahap selaku Founder APSI.
Dialog publik ini semakin menarik ketika para peserta — mayoritas mahasiswa Universitas Sumatera Utara — melontarkan sejumlah pertanyaan seputar regulasi dan sanksi terkait Judol, Pinjol, dan Pegadaian Ilegal. (Red)
