JAKARTA – Pemerintah telah membuka lembaran baru bagi ribuan pegawai non-ASN di Indonesia. Mulai 2025, status mereka akan diubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Keputusan ini diiringi dengan pertanyaan besar: berapa gaji yang akan mereka terima?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, akhirnya memberikan kepastian. Gaji PPPK paruh waktu nantinya akan dihitung berdasarkan jam kerja mereka. Sistem ini berbeda jauh dari skema penggajian sebelumnya.
Azwar Anas menjelaskan, besaran gaji para PPPK Paruh Waktu ini akan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya. Selain itu, masa kerja mereka juga akan dipertimbangkan. Dengan skema ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan besar dalam penghasilan para non-ASN.
Pemerintah menargetkan semua tenaga honorer, baik di pusat maupun daerah, bisa dialihkan statusnya paling lambat akhir Desember 2024. Setelah itu, tidak ada lagi istilah tenaga honorer. Mereka akan diserap penuh menjadi PPPK Penuh Waktu atau Paruh Waktu sesuai kebutuhan instansi.
Tanggapan dan Harapan Para Non-ASN
Skema penggajian ini tentu saja disambut dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Beberapa tenaga honorer mengaku lega status mereka kini jelas, namun banyak juga yang cemas gaji paruh waktu tidak akan mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu guru honorer di Jakarta, Rina (32), berharap nominal yang diberikan pemerintah bisa adil dan sebanding dengan beban kerja mereka. “Jangan sampai status naik, tapi pendapatan malah merosot,” ujarnya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Dr. Budi Santoso, berpendapat bahwa kebijakan ini adalah langkah maju, meskipun masih perlu dikaji lebih dalam. “Penting bagi pemerintah untuk memastikan skema ini transparan dan tidak merugikan. Pengaturan jam kerja dan sistem penggajian harus jelas agar tidak menimbulkan polemik di lapangan,” kata Dr. Budi. Ia juga menambahkan, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang memadai agar program ini berjalan lancar.
