JAKARTA – Kabar tentang besarnya tunjangan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memicu kegelisahan di masyarakat. Di saat rakyat bekerja keras dengan upah pas-pasan, para wakil rakyat ini justru menerima gaji dan tunjangan yang nilainya membuat banyak orang terkejut. Lantas, bagaimana tanggapan dari para pekerja yang menjadi tulang punggung bangsa?
Seorang guru honorer di Depok, Feri (35), tidak bisa menutupi kekecewaannya. Ia mengungkapkan bahwa gajinya setiap bulan hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, sebuah angka yang sangat jauh dari kata layak. Feri merasa miris karena pengabdiannya selama bertahun-tahun di dunia pendidikan tidak sebanding dengan penghargaan finansial yang diterima.
Hal senada juga disampaikan oleh Aisyah (28), seorang bidan di daerah terpencil. Dengan gaji yang tak jauh beda dari guru honorer, Aisyah harus berjuang melayani masyarakat yang membutuhkan. Ia menyayangkan betapa jomplangnya pendapatan yang ia dapatkan dibandingkan dengan apa yang diterima para wakil rakyat yang seharusnya melayani rakyat.
Kekecewaan juga datang dari sektor industri. Seorang pekerja pabrik di Bekasi, Ujang (40), mengaku gajinya hanya UMR (Upah Minimum Regional) atau sekitar Rp4,5 juta. Ia merasa sedih melihat wakil rakyat yang seharusnya berjuang untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, justru menikmati fasilitas dan tunjangan yang sangat tinggi.
Tanggapan dan Desakan dari Berbagai Pihak
Polemik gaji ini menjadi cerminan nyata dari ketidaksetaraan yang masih mengakar di negeri ini. Banyak masyarakat dan pengamat menilai, alokasi anggaran untuk tunjangan anggota DPR seharusnya bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, atau penguatan ekonomi mikro.
Koordinator Gerakan Transparansi Anggaran Publik, Bima Perdana, berpendapat bahwa persoalan ini bukan sekadar nominal, melainkan isu etika dan akuntabilitas. Ia mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka data anggaran secara transparan dan melakukan evaluasi menyeluruh. “Sudah saatnya tunjangan mereka dikaitkan dengan kinerja nyata. Rakyat ingin melihat bukti, bukan hanya janji,” tegas Bima.
Di tengah situasi ini, para pekerja dari berbagai profesi terus berharap agar pemerintah dan wakil rakyat bisa lebih peka terhadap kondisi riil masyarakat. Mereka tidak menuntut kemewahan, hanya keadilan yang setara untuk setiap tetes keringat yang mereka curahkan demi kemajuan bangsa.
